Implementasi Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in Jurnal Hukum Legalita

Authors: Steven Edoward Salasiwa | Martha Riananda | Malicia Evendia

Rekonstruksi Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

JOURNAL ARTICLE published 11 August 2018 in Jurnal Selat

Authors: Muhammad Junaidi | Bambang Sadono

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 9 February 2019 in Jurnal Wacana Hukum

Authors: Siti Aminah

PEMAKZULAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI BERDASARKAN PASAL 67B UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 27 February 2020 in JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI

Authors: Budimansyah Budimansyah

ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 152 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENGENAI KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH MENTERI DALAM NEGERI

JOURNAL ARTICLE published 9 December 2017 in Jurnal Panorama Hukum

Authors: Anggalana Anggalana

INOVASI DAERAH DARI PERSEPEKTIF REGULASI, KONSEPTUAL, DAN EMPIR (Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

JOURNAL ARTICLE published 25 September 2018 in JURNAL KAJIAN PEMERINTAH : Journal Of Government, Social and Politics

Authors: Ranggi Ade Febrian

KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PERCEPATAN PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN KABUPATEN/ KOTA KE PROVINSI DI PROVINSI PAPUA BARAT PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 1 October 2018 in Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja

Authors: Deasy Agustina Tulus

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 21 June 2021 in Jurnal Jendela Hukum

Authors: Hidayat Andyanto

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 21 June 2019 in SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi

Authors: R Agus Abikusna

Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia

JOURNAL ARTICLE published 8 September 2019 in KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan

Authors: Azmi Azmi

MANAJEMEN PENGAWASAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) JUNC TO UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAH

JOURNAL ARTICLE published 1 October 2016 in JURNAL BUANA INFORMATIKA CBI

ANALISIS OTONOMI DAERAH DALAM MENGUATKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

JOURNAL ARTICLE published 1 May 2013 in Yustisia Jurnal Hukum

Authors: Nuria Siswi Enggarani

ANALSIS KEWENANGAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2021 in JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Authors: Eva Lestari | Mukhlis M | Yusrizal Y

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram)

JOURNAL ARTICLE published 30 November 2017 in Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi

Authors: Ari Dafid

KONTRUKSI YURIDIS BADAN USAHA MILIK DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 28 December 2019 in Legalitas: Jurnal Hukum

Authors: Sigit Sumadiyono | Triamy Rostarum

TARAF SINKRONISASI HORIZONTAL PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 2 August 2019 in Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Authors: Putri Noor Ilmi | Moch. Najib Imanullah

IMPLIKASI PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN OTONOM BARU DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2018 in Aktualita (Jurnal Hukum)

Authors: Bagio Kadaryanto

Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

JOURNAL ARTICLE published 21 November 2018 in JURNAL USM LAW REVIEW

Authors: Mario Ardhianto

IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

JOURNAL ARTICLE published 13 August 2015 in Jurnal Ilmu Hukum

Authors: NOPYANDRI '

KEDUDUKAN PASAL 155 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JOURNAL ARTICLE published 2 December 2019 in Jurnal Dialektika Hukum

Authors: Alya Sadarati | Toto Kushartono | Aliesa Amanita